Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Bidang Ketenagakerjaan
DOI:
https://doi.org/10.28932/di.v13i2.3630Keywords:
Changes, Labor Law, and Job Creation.Abstract
After the enactment of Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation, we consider that a more comprehensive study is needed for businessman and academic to sharpen understanding related to the latest labor law regulations. So, we took the initiative to compile this article manuscript in the hope of contributing thought related to the substance to be discussed, namely changes in labour law in the Job Creation Law. The Discussion tha will be discussed in this article is the forms of changes in labor law and the substance of the changes contained in the Job Creation Law. This article aims to provide a comprehensive understanding related to the labor law after revision of Act Number 13 of 2003 concerning Employment in the Acr number 11 of 2020 concerning Job Creation. By using this type of normative research, it is hope that this research can provide a comparison of previous labour law (before revision) with the post revision. The result of the research in this article describes the various forms of changes in labor law in the form of table descriptions to facilitate understanding regarding the substance of these changes.Downloads
Download data is not yet available.
References
A. Buku
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta,
Balai Pustaka, 1986.
Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi
Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
Pandu, Yudha. Kamus Hukum, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2008.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Adi Bakti, 2000.
Van de Vlies. Handboek Wetgeving, Tjeenk Willink, Zwolle, 1987.
B. Artikel Jurnal
Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang
Membahagiakan Rakyatnya”, Jurnal Yustisia Edisi 9 September-Desember 2014.
Adhi Setyo Prabowo, Politik Hukum Omnibus Law. Jurnal Pamator, Volume 13 No. 1, 2020.
Alfitri, “Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional”, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 3 September 2012.
Fajar Kurniawan, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus
Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang Di PHK”, Jurnal Panorama Hukum, Volume 5, No. 1, 2020.
Gilang Ramadhan, “Omnibus Law Sebagai Sarana Utama Penataan Regulasi”, Yurispruden,
Volume 3 Nomor 2, 2020.
Mawardi Khari dan Sulaiman, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pada
Sektor Perikanan di Kota Tarakan”, Borneo Law Review, Volume 3, No. 2, 2019.
McCabe, Margaret Sova (2018) "Cooperation or Compromise? Understanding the Farm
Billas Omnibus Legislation," Journal of Food Law & Policy: Vol. 14 : No. 1 .
Muhammad Insa Ansari, “Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal”,
Rechtsvinding, Volume 9 No. 01, 2020.
Rizki Herdian Zenda1, Suparno, “Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga
Kerja Di Kota Surabaya”, Jurnal Ekonomi & Bisnis Volume 2, Nomor 1, Maret 2017.
Suwandi Arham, (2019), Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Petitum, Vol 7, No, 2, Oktober 2019.
Tommy Michael, “Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law”, Jurnal Ius
Constituendum, Volume 5 No. 1, 2020.
Venatius Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare Statedan
Tantangannya”, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Volume 1 Nomor 1 Agustus 2020.
Zaid Afif, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia: Jurnal Dialog, Volume VII, No. 1, 2018.
C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
D.Pranalar Luar
Fajar Pebrianto, “KSPI : Hak Cuti Haid Terancam Hilang dengan RUU Cipta Kerja”, Tempo
Media Group, 2020, diunduh dari https://bisnis.tempo.co/read/1311048/kspi-hak-cuti-haid-terancam-hilang-dengan-ruu-cipta-kerja/full&view=ok pada tanggal 04 Maret 2021.
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta,
Balai Pustaka, 1986.
Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi
Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
Pandu, Yudha. Kamus Hukum, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2008.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Adi Bakti, 2000.
Van de Vlies. Handboek Wetgeving, Tjeenk Willink, Zwolle, 1987.
B. Artikel Jurnal
Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang
Membahagiakan Rakyatnya”, Jurnal Yustisia Edisi 9 September-Desember 2014.
Adhi Setyo Prabowo, Politik Hukum Omnibus Law. Jurnal Pamator, Volume 13 No. 1, 2020.
Alfitri, “Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional”, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 3 September 2012.
Fajar Kurniawan, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus
Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang Di PHK”, Jurnal Panorama Hukum, Volume 5, No. 1, 2020.
Gilang Ramadhan, “Omnibus Law Sebagai Sarana Utama Penataan Regulasi”, Yurispruden,
Volume 3 Nomor 2, 2020.
Mawardi Khari dan Sulaiman, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pada
Sektor Perikanan di Kota Tarakan”, Borneo Law Review, Volume 3, No. 2, 2019.
McCabe, Margaret Sova (2018) "Cooperation or Compromise? Understanding the Farm
Billas Omnibus Legislation," Journal of Food Law & Policy: Vol. 14 : No. 1 .
Muhammad Insa Ansari, “Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal”,
Rechtsvinding, Volume 9 No. 01, 2020.
Rizki Herdian Zenda1, Suparno, “Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga
Kerja Di Kota Surabaya”, Jurnal Ekonomi & Bisnis Volume 2, Nomor 1, Maret 2017.
Suwandi Arham, (2019), Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Petitum, Vol 7, No, 2, Oktober 2019.
Tommy Michael, “Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law”, Jurnal Ius
Constituendum, Volume 5 No. 1, 2020.
Venatius Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare Statedan
Tantangannya”, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Volume 1 Nomor 1 Agustus 2020.
Zaid Afif, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia: Jurnal Dialog, Volume VII, No. 1, 2018.
C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
D.Pranalar Luar
Fajar Pebrianto, “KSPI : Hak Cuti Haid Terancam Hilang dengan RUU Cipta Kerja”, Tempo
Media Group, 2020, diunduh dari https://bisnis.tempo.co/read/1311048/kspi-hak-cuti-haid-terancam-hilang-dengan-ruu-cipta-kerja/full&view=ok pada tanggal 04 Maret 2021.
Downloads
Published
2022-03-15
How to Cite
Tan, W. (2022). Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Bidang Ketenagakerjaan. Dialogia Iuridica, 13(2), 046–064. https://doi.org/10.28932/di.v13i2.3630
Issue
Section
Articles
License
Copyright (c) 2022 Winsherly Tan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
