Analisis Pemenuhan Ganti Kerugian Nelayan Akibat dari Kebijakan Ekspor Pasir Laut Melalui Gugatan Perdata

Abstrak

Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan pemeriksaan litigasi nelayan yang timbul akibat kebijakan ekspor pasir laut yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi terhadap penghidupan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tuntutan hukum yang diajukan oleh nelayan terhadap pemerintah mengenai kebijakan ekspor pasir laut yang berdampak buruk terhadap penghidupan ekonomi mereka. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, metodologis, dan konseptual yang berlandaskan kajian pustaka. Pemerintah Indonesia mencabut skema ekspor pasir laut yang diterapkan setelah hampir 20 tahun. Kebijakan ekspor pasir laut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Strategi ini banyak mendapat penolakan dari masyarakat, khususnya aktivis lingkungan hidup, karena dikhawatirkan dapat merusak ekosistem laut. Rusaknya ekosistem laut akan berdampak buruk terhadap penghidupan ekonomi para nelayan. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu inisiatif masyarakat nelayan untuk menegaskan hak-hak ekonominya adalah dengan melakukan tindakan hukum terhadap pemerintah sebagai pengambil kebijakan.