Life Insurance in Maritime Labour Agreement as Legal Protection and Certainty for Fishermen

Abstrak

Perikanan menjadi hal yang  penting bagi bangsa Indonesia, Hal ini bukan saja karena prosentase wilayah laut lebih dari 50% (lima puluh persen), tetapi juga negara Indonesia terdiri dari kepulauan yang dihubungkan dengan laut, sungai dan danau. Sebagian besar untuk daerah-daerah yang berbatasan dengan laut menggantungkan hidupnya pada mata pencaharian sebagai nelayan, pembudidaya ikan, atau melakukan budi daya tambak garam. Khusus untuk nelayan permasalahan cuaca, iklim dan gelombang laut menjadi penentu terhadap hasil tangkapan. Kondisi alam yang dihadapi membuat nelayan harus berhadapan dengan risiko jiwa atau nyawanya. Kondisi alam ini menyembabkan dibutuhkannya perlindungan bagi nelayan. Perlindungan tersebut dapat berupa jaminan asuransi. Jaminan yang diwujudkan pemerintah  selama ini dengan mengadakan asuransi perikanan bagi nelayan. Asuransi ini ditujukan untuk nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Selain itu ada asuransi jiwa yang ditujukan untuk nelayan ikan tangkap. Tetapi tidak semua nelayan mengikuti asuransi ini. Khususnya nelayan kecil atau pun buruh nelayan yang menjadi anak buah kapal. Rata-rata yang mengikuti asuransi khususnya asuransi jiwa, adalah nelayan yang mempunyai kapal dengan kapasitas diatas 20 GT (gross tonnage atau tonase kotor), sedangkan untuk kapal yang berukuran 30 GT bisa memperkerjakan anak buah kapal sebanyak 15-20 orang dimana belum semuanya mengikuti asuransi perikanan atau asuransi jiwa. Kegunaan jaminan asuransi ini sebenarnya adalah untuk peningkatam kesejahteraan nelayan. Kesejahteraan nelayan yang masih harus diperjuangkan membuat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Undang-undang ini berguna untuk mengatur kepastian hukum terkait kesejahteraan nelayan dan perlindungan hukum bagi nelayan.