Implementasi Asas Keadilan dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Sebagaimana yang Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang)

Abstrak

Kesejahteraan dapat tercapai melalui perwujudan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Nilai keadilan menjadi salah satu indikator yang menentukan dapat tercapainya ketertiban dan keteraturan yang dicita-citakan. Dalam tatanan hukum konkrit, proses pembentukan peraturan perundang-undangan diharuskan untuk mencerminkan adanya asas keadilan yang terkandung di dalamnya. Kualifikasi suatu produk hukum dikatakan memenuhi asas keadilan apabila tergolong ke dalam hukum yang responsif. Hukum yang responsif mempertimbangkan aspek fungsi dan aspek proses pembentukannya. Perppu Cipta Kerja dinilai tidak mencerminkan asas keadilan karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai hukum yang responsif. Maka dari itu, Perppu Cipta Kerja dinilai sebagai produk hukum yang tidak mencerminkan nilai keadilan mengingat tergolong ke dalam kualifikasi produk hukum yang konservatif. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian ulang terhadap proses pembentukan serta aspek fungsi terutama terkait dengan muatan substansi aturannya agar dapat tetap mencerminkan nilai keadilan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Dengan begitu, keteraturan dan ketertiban di masyarakat dapat tercapai sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Kata Kunci: keadilan. responsif, konservatif, Perppu Cipta Kerja