KECERDASAN BUATAN DAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Strengthening the Principle of Accountability through Meaningful Human Control and Auditability in the Use of Autonomous Weapons under International Humanitarian Law

Abstrak

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan di sektor militer dewasa ini telah melahirkan Autonomous Weapon Systems (AWS), yaitu sistem persenjataan yang dirancang untuk dapat memilih dan menyerang target tanpa keterlibatan manusia secara langsung. Perkembangan ini membawa perubahan besar dalam karakter peperangan modern dan menimbulkan kekhawatiran baru terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hukum perang. Dalam teori Hukum Humaniter Internasional (HHI), negara-negara berkewajiban untuk mematuhi prinsip distinction, proportionality, precaution, dan military necessity dalam setiap tindakan militer. Namun, sifat AWS yang sepenuhnya atau sebagian bersifat otonom justru menciptakan kesenjangan akuntabilitas (accountability gap) yang menyulitkan penetapan tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan HHI terhadap AWS serta pertanggung jawaban hukum dalam pelanggaran yang melibatkan sistem tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif melalui studi terhadap instrumen internasional, doktrin hukum, dan praktik beberapa negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa negara tetap menjadi aktor utama yang memikul tanggung jawab hukum melalui prinsip state responsibility. Namun demikian, dalam praktiknya, tanggung jawab juga bisa meluas kepada aktor non-negara seperti pengembang perangkat lunak atau produsen sistem. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya reformasi melalui perjanjian internasional baru yang secara khusus mengatur penggunaan dan pengendalian sistem senjata otonom , penegasan prinsip meaningful human control, serta penguatan mekanisme pemulihan hukum yang berpihak pada korban.